Pengelolaan Mangrove Harus Terintegrasi dengan Pemberdayaan Masyarakat

12-08-2025 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto dalam paparan di Kunjungan Kerja Reses ke Bontang Mangrove Park, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (11/8/2025). Foto : Icha/Andri

PARLEMENTARIA, Bontang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi mangrove harus dirancang secara terpadu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Menurut Panggah, model seperti Bontang Mangrove Park di Kota Bontang, Kalimantan Timur, membuktikan bahwa konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga.

 

“Bontang Mangrove Park adalah contoh nyata keberhasilan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kawasan ini tidak hanya melindungi pesisir dan menyerap karbon, tetapi juga meningkatkan kesadaran konservasi, mengembangkan ekowisata, dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Panggah dalam paparan di Kunjungan Kerja Reses ke Bontang Mangrove Park, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (11/8/2025).

 

Menurutnya, keberhasilan Bontang Mangrove Park yang dibangun bersama Taman Nasional Kutai layak direplikasi di wilayah pesisir lainnya. Kawasan yang dulunya terdegradasi akibat pembuangan sampah, klaim lahan, dan tambak ini, kini telah menjadi destinasi wisata edukasi lingkungan yang dilengkapi berbagai sarana seperti jalur pejalan kaki (pedestrian) atau boardwalk, menara pandang, area kano, pusat kuliner, dan balai pertemuan.

 

“Ke depan, kami mendorong penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan alokasi anggaran, dan pengembangan kolaborasi multipihak agar kawasan seperti ini semakin berkembang. Konservasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambah legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Data dari Taman Nasional Kutai mencatat, hingga Juli 2025, Bontang Mangrove Park telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan proporsi lebih dari 65 persen dari total PNBP Taman Nasional Kutai. Selain manfaat ekonomi, kawasan ini juga menjadi pusat pendidikan lingkungan dan penelitian, serta habitat penting bagi beragam flora dan fauna, termasuk mangrove dan satwa endemik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Panggah juga mengapresiasi langkah Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah (Pemda), dan mitra swasta yang mendukung pengelolaan kawasan ini. “Kita percaya, pemulihan ekosistem yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan konservasi berkelanjutan,” tutupnya. (ica/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...
Komisi IV Dorong Penguatan Tata Kelola Produksi dan Distribusi Pupuk Bersubsidi
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam...